kontakpublik.id, SERANG--Forum Senin-Kamis GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) yang bermarkas di Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A, Jakarta Pusat semakin menemukan model atau formatnya dalam memposisikan diri dan mengambil peran dalam merespon berbagai masalah yang mengemuka di tanah air, tak hanya masalah politik, ekonomi dan sosial serta keagamaan berperan dalam perspektif spiritual, tapi juga terus memperluas wilayah jelajah dalam arti geografi, tetapi lebih melebar dan mendalam pada nilai-nilai historis, tradisi, adat istiadat untuk membangun peradaban masa depan manusia yang lebih beradab.
Sahabat dan kerabat GMRI yang menaruh perhatian pada spiritualitas sebagai penegak tiang etika, moral dan akhlak mulia manusia agar hidup selaras dan harmoni dengan alam raya dan seisinya. Karena itu kajian tentang bencana yang patut diguga akibat ulah manusia di Sunatra -- Aceh, Sunatra Utara dan Sumatra Barat -- menjadi bagian dari topik diskusi serta penrlusuran yang mendalam kait nengait dengan peristiwa lainnya, seperti penemuan sejumlah kayu gelondongan yang terdampat di pantai Lampung hingga kebarakan Kantor Mega Drone yang diduga terkait dengan bencana alibat dari ulah manusia di Sumatra itu terkait dengan data mulai dari ribvian konsesi, pengusaha lahan perkebunan yang juga menggunduli huta serta mekakukan pembalakan kayu seperti yang berserakan di sejumlah tempat hingga muara sungai bahkan memenuhi Danau Singkarak itu, merupakan topik yang sulit ditampik, karena sungguh mengganggu akal sehat, terutama terhadap kerusakan dan jumlah korban yang berjatuhan hanya lantaran keserakahan segelintir pengusaha bersama penguasa yang melakukan persekongkolan untuk mengekploitasi alam dan lingkungan mukai dari isi hutan hingga kandungan isi perut bumi yang dikuras sekehendak hati dengan mebgangkangi hukum dan tata aturan dan proses perijinan yang diperjual-belikan dengan cara diobral.
Karena itu penelisikan mulai dari pemberian ijin untuk mengekploitasi lahan hutan dan tambang menjadi penulusuran yang menarik hingga meliputi pehljabat yang terlibat dalam proses mengobral konsesi lahan hutan dan lokasi pengilolahan tambang seperti yang terjadi di Morowali hingga memiliki Bandar Udara khusus yang tidak bisa disentuh oleh pejabat yang memiliki otorotas mengurus negeri ini. Artinya, perilaku ugal-ugalan terhadap kedaulatan negara Indonesia tidak cuma sedang terancam, tapi sungguh-sungguh telah terjadi penghinaan dan pengabaian terhadap otoritas negera yang merdeka yang telah berusia 80, seperti tidak memiliki wibawa sedikitpun.
Oleh karena itu, sejak teringkapnya "negara di dalam negara Indonesia" seperti yang terjadi di Morowali itu, kewaspadaan serta pengawasan dari aparat pemerintah Indonesia sendiri sungguh harus menablbggung malu, tak berwibawa serta sungguh dilecehkan, sehingga bisa begitu megahnya Bandar Udara yang ekslusif dan tidak tersentuh oleh aparat pemerintah Indonesia -- khususnya yang membawahi bidang perhubungan serta keamanan negara -- sehingga entah apa saja yang telah diselundupkan -- masuk maupun jeluar -- melalui Bandar Udara yang luput dari pengawasaan pemerintah Indonesia ini -- sungguh menunjukkan kebobrokan sistem pengawasan serta pelaksanaan tata kekola negara yang merdeka, sehingga kedaulatan negara Indonesia begitu buruk dan rentan dari campur tangan asing.
Diskusi mengenai keberadaan Babdar Udara di Morowali ini wahar dan patut menjadi topik bahasan dari berbagai perspektif, hukum, budaya korup dan suap menyuap serta kajian politik yang semakin melebar memasuki kedaulatan ekonomi Indonesia yang juga rentan dan lemah. Sehingga pada tiga putaran diskusi Senin-Kamis dan Kamus-Senin yang rutin dikakukan GMRI sejak setahun lalu, wajar sempat serius berkutat dari temuan kejanggalan adanya Bandara "siluman" di Morowali yang menguras akal sehat para ahli yang terperangah kaget dan tidak habis berpikir dari keberadaan Bandara yang terbilang istimewa sekaligus aneh dan sungguh ajaib itu, lantaran bisa beroperasi sejak beberapa tahun silam hingga baru terkuak begerapa hari lalu nyaris bersamaan dengan bencana di Sumatra yang dapat dipastikan akibat keculasan dan keserakahan manusia juga menggunduli alam dan menguras isi perut bumi. Maka itu, penutupan lahan perkebunan serta konsesi tambang yang telah mengekploitasi perut bumi secara ilegal dan ugal-ugalan, tak cukup hanya ditutup atau dihentikan operasionalnya -- baik yang legal apalagi yang ilegal -- tapi juga harus diusut secara tuntas proses perolehan ijin maupun yang tidak nemiliki ijin -- untuk diproses secara hukum. Demikuan juga para penilik atau para pengelola perkebunan maupun lahan pertambangan yang telah mereka kuasai sejak lama itu, juga oatut dan harus diusut sampai kepada pejabat terkait yang memiliki otoritas tethadap usaha oerkebunan serta pertambangan yang telah membuat rakyat menjadi tumbalnya.
Artinya, rakyat kini menunggu tindakan nyata aparat pemerintah melakukan proses hukum sejak awal hingga proses akhir dari pengusaha yang telah melakukan kerusakan lahan dan hutan -- dengan cara menebang hutan dan melakukan perambahan secara liar serta nengeruk isi perut bumi hingga menimbulkan bencana yang mendera rakyat banyak di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat serta Lampung yang juga baru mengalami musibah yang sama -- banjir dan longsor hingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit nilainya. Apalagi tentang korban jiwa dan masa depan yang semakin tidak menentu akibat penderitaan yang harus ditanggung entah sampai kapan kepulihannya. Maka itu, kajian dan relah Forum Senin-Kamis yang diselenggarakan GMRI berupaya keras mencari solusi untuk ikut mengatasi masalah yang tengah merundung warga masyarakat Indonesia yang sedang dilanda berbagai bencana di berbagai wilayah dan tempat, seperti yang juga terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, meski tak sempat viral dan mendapat perhatian serta bantuan dari publik. Sebab no viral no justice itu pun bisa dipelesetkan seperti cuaca yang tampak terkesan marah pada sikap tamak dan rakus manusia sehingga para binatang pun harus terusir dari habitatnya, hingga seakan menjadi semacam sanepo bagi manusia kalap tidak mampu untuk mengendalikan nafsu duniawi birahinya.
Pada persilangan watak dan tabi'at inilah gerakan kebangkitan kesadaran dan pemahaman spiritual semakin relevan disosialisasikan, di mana saja, dan kapan saja, sebab pada hari ini terlalu banyak orang telah kehilangan tata etika, moral dan akhlak mulia manusia yang dipercaya sebagai wakil Tuhan di bumi. Begitulah realitasnya, gerakan kebabgkitan kesadaran dan pemahaman spiritual semakin relevan dan mendesak untuk memperbaiki peradaban jaman yang semakin renta dan rapuh. Dan GMRI telah mewakafkan diri untuk menjadi pelopor serta mesin penggerak utama melalui kajian dan perencanaa besar program yang sudah digodok melalui Forum Senin-Kamis atau Kamis-Senin GMRI bersama sahabat dan kerabat spiritual dari berbagai multi disiplin profesi serta pengalaman hidup yang beragam dan unik. Pecenongan, 11 Desember 2025 (red)
