Kontakpublik.id,PANDEGLANG - Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menentukan Wakil Rakyat ditingkat Legislatif dan Eksekutif. Hanya tinggal hitungan Hari, sudah barang tentu semua Pihak berharap menghadapi Hajatan Negara Lima Tahunan itu berjalan Demokratis, aman, Nyaman, Tentram, dan damai. Dengan catatan pihak penyelenggara diharapkan bekerja secara profesional, sebagaimana aturan yang diberlakukan.
Sangat disayangkan, perjalan Waktu yang tinggal mengarah pada realisasi tersalurkannya Hak Pemilih, timbul beragam persoalan yang umumnya menjurus pada bentuk finansial.
Dana Transportasi dan pengganti Nasi Kotak misalnya, Ketika Pelantikan KPPS yang di pandu PPS dimasing - masing Desa untuk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Saat itu PPK hanya membantu penyediaan Snak, sehungan Dana Transportasi dan pengadaan Nasi Kotak tidak ada, dan memang pada waktu itu (25/01/24) Pagu anggaran belum diterima, baik oleh PPS maupun PPK.
Selang beberapa Hari kemudian, Anggaran pun cair ( Nilai anggaran dari masing - masing PPS se-kecamatan Labuan ada pada Redaksi ) PPS dikhabarkan menutupi pinjaman Dana pada PPK yang terpakai saat pelantikan, sekaligus memberikan Dana Transportasi Rp 100.000.- Pada KPPS secara personil. Pertanyaannya," adakah ada Dana untuk pengganti Nasi Kotak yang pada Pelantikan terpaksa Peserta berlapar ria ?!.
" Dana untuk pengganti Nasi Kotak itu ada, hanya saja Pagu Anggarannya ada di PPS bukan di PPK. " Demikian diutarakan anggota PPK HS. Tak berapa lama Salah Satu Anggota PPS menangkis keterangan PPK bahwa Dana pengganti Nasi Kotak tidak ada dari RAB nya. Hanya saja Tangkisan tersebut cepat diralat oleh yang bersangkutan ." Tapi tidak tahu juga, soalnya belum pernah lihat Buku Rekening, jadi tidak tahu, apakah ada atau tidak. " Ujarnya bernada labil.
Dan belum lama ini Teriakan bersifat kemasgulanpun dari personil KPPS timbul dari arah kiri kanan. ( Identitas ada pada Redaksi ) " Saya tidak mendapatkan Uang pengganti Transportasi Pelantikan, sehubungan pada Hari itu Saya berhalangan Hadir. " Akunya .
Kemudian Peserta KPPS dari Desa lainpun bernada sama. " Saya tidak memperoleh Dana Transportasi pada saat Bintek, Karena Saya tidak hadir." Terangnya.
Pertanyaannya , jika benar Mereka tidak memperoleh Dana Transportasi lantara absen pada saat Pelantikan dan Bintek, lalu seperti apa kalimat yang tertuang pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari pihak yang berkepentingan, sebab sekecil apapun penggunaan Uang Negara yang dialokasikan pada Pagu anggaran untuk kepentingan Negara pula, harus dirinci secara Transparan, dan terang benderang ?! . ( Do / Mr ).
