.jpg)
kontakpublik.id, SERANG--Membersihkan sisa-sisa bencana akibat ulah keserakahan manusia di Indonesia, harus dan patut disertai pembersihan birokrasi dan aparat pemerintah yang tidak becus, mulai dari mereka yang mengumbar konsesi hutan, hingga mereka yang melakukan pembiaran terhadap pengusaha yang melakukan cara yang culas mengelola lahan dan menebang hutan dengan cara serampangan serta mengabaikan untuk menjaga lingkungan dan sunga dalam pengelolaan usaha tambang atau perkebunan itu dengan sekehendak hati sendiri hanya untuk mengeruk untung yang lebih banyak tiada hirau terhadap nasib rakyat hari ini dan esok yang akan terkena damak dari kerusakab alam dan lingkungan yang kelak akan diwariskan pada generasi berikut yang tidak boleh kembali menanggung beban bencana dan malapetaka yang lebih parah dan sungguh sangat mengerikan seperti yang sudah terjadi.
Karena itu, isyarat dari langit yang dikirimkan lewat angin ribut, hujan dan badai seperti sedang melampuaskan kemarahan serta kemuakan bersama sungai yang memuntahkan hasil kerja tangan jahil manusia harus diikuti pemberdihan aparat pengelola negara dan pemerintahan Indonesia yang sudah berada diujung tanduk, dan akan kembali diseruduk oleh masalah besar yang lebih mengerikan, seperti yang ditandai oleh beralihnya banyak aset rakyat yang harus dikelola oleh negara itu mulai berpindah tangan kepada bangsa asing.
Pembersihan fisik tidak berarti cukup membersihkan batin dan jiwa manusia yang serakah dan rakus. Tidak perduli dengan masa depan generasi berikutnya yang harus menanggung semua dera dan derita atas perilaku tamak dan rakus, termasuk jabatan dan kekuasaan yang sudah terlalu banyak diselewengkan hanya untuk menikmatin kesenangan yang semua, namun telah menimbulkan dampak buruk yang sangat merugian rakyat banyak.
Ibarat membersihkan diri itu, yang tidak kalah penting bukan hanya fisik, tetapi juga batin dan jiwa agar menjadi mulia dan terhormat tidak hanya dari sudut pandang manusia, tapi juga dari perspektif ilahiyah Sang Pencipta jagat raya dan seisinya. Karena hanya dengan kesucian dan keikhlasan yang tulus tidak hanya untuk diri sendiri, tapi demi dan untuk kemaslahatan orang banyak.
Jadi mereka yang mengurus negeri ini hanya mementingkan keinginan sendiri sesungguhnya tidak layak dan tidak pantas mendapatkan amanah dari rakyat. Maka itu, sebelum diundurkan secara paksa oleh rakyat, pasti akan lebih terhormat dengan melengserkan diri sendiri. Sebab apapun kerusakan yang terjadi di negeri ini penyebabnya karena antisipasi dan kebijakan yang salah. Jika tidak hendak mengundurkan diri -- karena antisipasi dan kebijakan yang sajah itu, maka artinya bisa dipahami sebagai pemaksaan terhadap rakyat untuk bertindak sendiri sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan serta cara yang cuma bisa menjadi pilihan rakyat. Sebab kedaulatan tidak bisa dimanipulasi seperti nilai anggaran proyek atau jumlah dan jenis bantuan yang juga telah diselewengkan. Banten, 30 Desember 2025 (red)
