kontakpublik.id, SERANG--Ketika Bupati Kabupaten Pati, Sudewo didesak mundur.hampir 100 ribu rakyatnya, karena menaikkan nilai pajak semena-mena tanpa mendengar aspirasi rakyatnya, yang pertama terkesan adalah adanya arogansi kekuasaan yang nyata. Ironisnya, ketika teriakan rakyat Pati memintanya untuk menanggalkan jabatannya yang sudah tidak amanah itu, dia justru berdalih tidak akan mundur karena merasa dipilih oleh rakyat.
Lalu bagaimana logikanya ketika rakyat yang memilihnya dahulu itu sudah tidak lagi percaya dengan kepemimpinan yang dijabat olehnya atas klaim pilihan rakyat ini. Jadi sungguh tragis, rakyat yang dulu dia anggap telah memilihnya itu sehingga kayak menjadi Bupati Kabupaten Pati, justru tak hendak dia dengarkan teriakan mereka yang meminta dirinya untuk mundur, jika tak hendak diundurkan secara paksa oleh rakyat.
Dari perspektif lain, bisa saja klaim terpilih dirinya dahulu itu atas kehendak rakyat -- sangat mungkin karena terpaksa atau dipaksa dengan cara yang curang -- atau karena politik uang. Dan bila dugaan ini benar, bahwa sesungguhnya politik uang itu tidak sungguh ampuh, karena rakyat tetap mengutamakan aspirasi mereka untuk menjadi prioritas utama, seperti halnya keberatan atas kenaikan nilai pajak yang semena-mena dinaikkan oleh Bupati secara sepihak, sehingga hampir 100 ribu peserta aksi mendatangi Kantor Bupati Pati, Sudewo yang mereka anggap arogan itu. Dan rakyat Pati merinci sejumlah dosa yang tak dapat dimaafkan itu, kecuali harus meletakkan jabatan tertingginya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Fenomena gerakan rakyat ini bisa jadi akan terus merayap ke berbagai daerah lainnya yang juga merasakan tekanan yang sama dari nilai pajak yang dinaikkan dengan cara yang semena-mena, tanpa perduli dengan kesulitan ekonomi rakyat yang semakin mencekik dan memilukan hati.
Di Cirebon, Bone dan sejumlah daerah lain yang ikut gerah karena kenaikan nilai pajak yang berlipat ganda ini, seperti tinggal menunggu waktu saja akan meledak, bila tidak segera diantisipasi dan diurungkan niat untuk menaikkan nilai pajak yang sungguh tak masuk akal itu, utamanya dalam kondisi ekonomi yang sedang sulit seperti sekarang ini.
Agaknya, Presiden Prabowo Subianto perlu memberikan kebijakan untuk menunda -- atau bahkan membatalkan -- rencana pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari memungut nilai pajak yang tinggi dari warga masyarakat. Lantaran kondisi ekonomi rakyat justru sedang berada di titik nadir dalam bertahan untuk sekedar hidup, agar tidak sampai mati karena tidak dapat makan, meski dengan kondisi yang tetap memprihatinkan.
Realitas kesulitan ekonomi yang semakin parah ini bisa dilihat secara kasat mata dari keduanya suasana pasar yang dibarengi dengan penawaran atau penjajaan untuk menjual sejumlah rumah, gedung pertokoan, lahan, kendaraan bermotor yang memenuhi showroom hingga berdebu menanti pembeli yang tak kunjung datang.
Beragam merk kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat -- bahkan ada kendaraan yang beroda lebih banyak ikut ditawarkan dengan harga yang cukup murah. Tapi, toh karena duit memang tak banyak beredar -- karena sangat banyak yang disembunyikan di gudang para koruptor, semua barang dan lahan yang dijajakan dengan harga yang relatif murah itu tidak ada yang sanggup membelinya.
Karena itu, kebijakan pemerintah hendaknya dilakukan dengan lebih banyak mendengar dan melihat kondisi riil rakyat yang masih harus dibebani oleh pajak yang tinggi dan mencekik itu. Sebab yang terjadi bukan hanya riuh dan gaduh menghindari kewajiban membayar pajak yang tinggi itu, tapi yang lebih gawat adalah memicu pembangkangan atau bahkan perlawanan yang bisa merugikan pemerintah juga. Maka itu, suara rakyat janganlah diabaikan. Sebab suara rakyat adalah suara Tuhan. Banten, 14 Agustus 2025 (red)
.jpg)
