kontakpublik.id, PANDEGLANG--Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan upaya strategis yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2025. Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan status gizi masyarakat, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, dan ketahanan pangan nasional.
Dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, Program MBG diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat dan cerdas. Ratusan bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dibangun, sayangnya di Kabupaten Pandeglang Mayoritas tidak memperhatikan setandar Luas tanah dan bangunan SPPG. Temuan Lokasi Luasnya dibawah 200 Meter Persegi dan tidak ada Lahan Parkir. Seperti Kecamatan Carita, Labuan, Pagelaran Dan Patia.
Saat dihubungi via telepon selulernya di 08XXXXXXXXXX, Koor Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kabupaten Pandeglang, Rofiatul A /Oop , pada Sabtu (16-08-2025). rupanya sulit untuk dimintai keteranganya apa lagi ditemui.
Begini kata Ketua Gabungan Organisasi Lembaga dan Wartawan Kabupaten Pandeglang Ahmad Umaedi, pada Sabtu (16-08-2025) di Mutiara Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Bahwa hasil pantauan di lapangan, Rata-rata bangunan SPPG luasnya di bawah 200 meter bahkan ada yang 100 Meter Persegi, padahal Standar luas bangunan untuk program MBG yang dikelola BGN, antara 20X20 atau 400 hingga 1000 meter persegi. untuk lahan yang 300 Meter hingga 800 meter persegi untuk bangunan dapur. jika dapur tersebut lebih kecil dari ukuran standar artinya janggal, kasus ini perlu dihentikan atau diputus kontraknya oleh BGN.
Sebab lokasi dapur MBG menjadi pertimbangan yang sangat penting. Idealnya, dapur berjarak tidak lebih dari 6 km dari sekolah-sekolah penerima manfaat, dengan waktu tempuh pengantaran makanan tidak lebih dari 30 menit, Selain itu, lokasi harus strategis dan jauh dari tempat pembuangan sampah atau peternakan untuk menjaga kebersihan dan kualitas makanan. Desain dapur perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan diverifikasi oleh BGN untuk memastikan efisiensi dan standar kualitas gizi yang ditetapkan. Terangnya
Perlu Diperhatikan juga
Ketersediaan aksesibilitas lokasi dapur, termasuk akses jalan untuk pengiriman bahan makanan dan peralatan, serta akses listrik yang memadai sangat penting. Lahan yang akan digunakan harus siap bangun tanpa perlu pematangan yang signifikan,termasuk lingkungan sekitar dapur harus bersih dan bebas dari sumber-sumber pencemaran seperti tempat pembuangan sampah atau peternakan. Status lahan dan ketersediaan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan lokasi juga perlu diperhatikan. Ungkapnya
Jika tidak tetap sanksi bagi Mitra Dapur MBG yang tidak memenuhi standar luas, wajib diterapkan ada teguran, penghentian operasional sementara, hingga pemutusan kontrak. BGN yang memberikan sanksi tegas, termasuk pemutusan kontrak, kepada mitra dapur yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar, termasuk jika terjadi pelanggaran standar luas. Seperti sanksi yang mungkin diberikan jika pelanggaran pertama terjadi, BGN akan memberikan teguran kepada mitra dapur. Penghentian operasional Sementara.
Jika pelanggaran berlanjut, BGN harus segera menghentikan operasional dapur MBG untuk sementara waktu, sambil melakukan evaluasi dan perbaikan. Selain sanksi di atas, BGN juga harus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh proses, mulai dari pengadaan bahan makanan, pengelolaan dapur, hingga distribusi makanan ke sekolah, untuk mencegah terjadinya pelanggaran standar.
Maka dari itu dalam waktu dekat ini kami dari Gabungan Organisasi Lembaga dan Wartawan Kabupaten Pandeglang, akan segera audensi ke para pihak, yakni ke SPPG, SPPI, Inspektorat jakarta dan BGN. Sebab para calon Mitra MBG terkesan oleh dibiarkan oleh semua pihak, diduga ajang cuan, walau ukuran kecil bisa Lolos setelah lolos pada akhirnya di putus, itu namanya jebakan Betmen. Ujarnya (Rudi Bako)
