Kontakpublik.id,PANDEGLANG-Berdasarkan hasil temuan dan juga pengaduan dari beberapa anggota kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024.beberapa anggota kpps dikecamatan Labuan,Kabupaten Pandeglang,Propinsi Banten.mengeluhkan saat acara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah oleh Panitia pemungutan suara (Pps) di desa masing masing.
Dari hasil temuan dan juga pengaduan Anggota Kpps mengeluhkan pada saat acara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah anggota kpps yang diselenggarakan oleh Pps pada tanggal 25 Januari 2024 kemarin dimasing masing desa di wilayah kecamatan labuan.
Saat acara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah tersebut beberapa anggota kpps yang menghadiri mengeluhkan dengan tidak diberikannya Alat tulis kerja (ATK) dan juga Nasi Kotak/ Makan. kami hanya sebatas diberikan snack yang berisi tiga macam jenis, makanan ringan ditambah akua gelas saat acara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah yang diselenggarakan oleh Pps di desa masing masing.
Rabu (31-1-2024) Fikri Hidayat yang mengaku Aktivis dari Aliansi Pemuda Independent (API) Pandeglang mengatakan kepada kontakpublik.id, kaitan persoalan pelantikan yang diselenggarakan oleh Pps pada 25 Januari kemarin banyaknya keluhan dari anggota Kpps kaitan persoalan tidak adanya dibekali Alat Tulis Kerja (ATK) dan juga makan yang disediakan oleh pihak penyelenggara kegiatan yaitu PPS.
Maka," kami menyarankan kepada pihak Komisioner KPU Kabupaten Pandeglang agar terbuka ke publik, soal anggaran yang dikucurkan ke rekening Pps Desa untuk kegiatan pelantikan kpps, jagan sampai dibawah ada kesimpangsiuran atau kegaduhan kaitan persoalan peralatan Alat tulis kerja, juga Nasi kotak/makan dan juga transport,untuk acara kegiatan pelantikan kpps yang di selenggarakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 25 Januari kemarin.
KPU harus tegas dan berani juga terbuka kepublik,berapa yang seharusnya diterima oleh anggota kpps,dan apa saja,sesuai yang telah di usulkan sebelum acara pelantikan kpps di selenggarakan oleh Pps di desa masing masing,seperti Rancangan Anggaran Biaya (RAB) seperti untuk satu orang kpps mendapatkan konsumsi apasaja,peralatan alat tulis kerja ATK,dan berapa juga uang transport untuk anggota kpps.
Karena ini juga menyangkut soal pengelolaan uang Negara,yang jelas ada laporan pertanggung jawaban (LPJ),Jangan sampai kaitan LPJ di duga di manipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sedangkan dari hasil temuan di lapangan sekaligus pengaduan dari Kpps saat pelantikan tidak adanya Alat tulis kerja juga Nasi kotak/Makan dan transport.
Sedangkan penandatanganan daftar hadir para anggota Kpps sudah dilakukan pada tanggal 25 Januari kemarin tegasnya."
Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara (Pps) Desa Labuan Dadi Muhatadi saat dikonfirmasi mengatakan," betul pada tanggal 25 Januari kemarin ada kegiatan pelantikan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps)yang bertempat di Aula kantor Desa labuan, untuk anggota kpps di desa labuan yang di Lantik sebanyak 213 yang hadir,yang tidak hadir ada 4 anggota kpps tetapi pada tanggal 27 Januari 4 anggota kpps dilakukan pelantikan susulan pada tanggal 27 januari.dan untuk Tempang pemungutan suara (TPS) di Desa labuan sebanyak 31 TPS,karena luas Desa Labuan sebanyak 14 RW dan memang seharusnya desa labuan sudah bisa di mekarkan.
Masih dikatakan Dadi Muhtadi," kaitan persoalan pelantikan kpps di Desa labuan pada tanggal 25 Januari cuma hanya di berikan Snack,itu benar, itupun kami selaku penyelenggara dapat ngutang dulu. kaitan kpps tidak diberikan makan pada saat pelantikan, itu juga benar, tetapi bukan Pps desa labuan saja ,semua Pps se-Desa kecamatan labuan pada saat pelantikan kpps cuma diberikan Snack saja.
Memang untuk anggaran makan kpps ada sebesar 20 ribu untuk persatu anggota kpps, tapi adanya di bintek yang diselenggarakan PPK Kecamatan Labuan,
silahkan tanya tanya ke PPS desa lain yang ada di wilayah kecamatan labuan.ungkap Dadi Muhtadi,". (Do)
