Kontakpublik.id,PANDEGLNG - Menindak lanjuti pemberitaan dari kontakpublik.id, dengan adanya keluhan dari beberapa anggota Kpps di kecamatan Pagelaran,Kabupaten Pandeglang,Propinsi Banten. mengeluhkan saat acara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa masing masing”
Membuat Aktivis Aliansi Pemuda Independent (API) Pandeglang, Fikri Hidayat angkat bicara,"
Pengaduan tersebut menurut Fikri,pada tanggal 25 Januari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) se - Kecamatan Pagelaran serentak Dilantik sekaligus Pemberian Sumpah oleh Panitia pemungutan surara (Pps) dimasing masing Desa yang berada diwilayah kecamatan Pagelaran.akan tetapi, pada saat pelantikan tersebut anggota kpps mengeluhkan tidak mendapatkan alat tulis kantor dan juga makan/nasi kotak dari pihak penyelenggara pemungutan suara (PPS) Desa.cuma sekedar mendapatkan Snack yang isinya 5 makanan ringan dan juga air mineral berukuran gelas.
Kami dari Aktivis Aliansi Pemuda (API) Pandeglang, menyoroti dugaan adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap anggota kpps,di wilayah kecamatan Pagelaran.
Masih dikatakan fikri Hidayat. dengan tegas kami meminta pihak para penyelenggara pemilu KPU kabupaten Pandeglang dan juga pihak berwajib untuk mengecek hal ini secara detail di lapangan, agar semua menjadi lebih transparan.
“Mesti dicek. Semua mesti transparan. Petugas KPPS adalah pejuang. Jangan dikurangi haknya,” kata Fikri saat dihubungi rabu malam, di kantor seketariatnya (31/1/2024).
Pengecekan ini dirasa penting, karena menyangkut hak dari para petugas KPPS. Fikri pun mengingatkan jangan sampai adanya dugaan disunatnya anggaran ini dibiarkan dan menjadi petaka bagi pemilu 2024 kedepannya. dia pun mengingatkan bagaimana pada Pemilu 2019 lalu, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. ”Jangan sampai kejadian ratusan yang meninggal dulu diulangi,” tegas aktivis muda yang penuh progresif ini.
Agar diketahui juga, dugaan praktek pemotongan anggaran ini terjadi pada uang konsumsi seperti Snack dan juga Nasi kotak/Makan,Alat Tempat Kerja dan juga transportasi saat pelantikan Kelompok Penyelenggara pemungutan suara (Kpps) yang diselenggarakan oleh Panitia pemungutan suara (Pps) di wilayah kecamatan pagelaran pada 25 Januari 2024.
Karena ini juga menyangkut soal pengelolaan uang Negara,yang jelas ada laporan pertanggung jawaban (LPJ),Jangan sampai kaitan Laporan pertanggung jawaban di manipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Seharusnya KPU Kabupaten Pandeglang juga harus tegas kepada PPK/PPS agar realisasi penyaluran transport dan konsumi untuk KPPS itu bisa langsung diserap oleh kpps jangan sampai ada Praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)." (Do)
