Kontakpublik.id, PANDEGLANG - Sejumlah Mahasiswa datangi kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten yang ada di wilayah Cikoneng Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten, No. 19 tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, telah dibentuk UPTD DPUPR Provinsi Banten dibagi menjadi empat wilayah.
Namun beda yang di temukan sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BARA API ini tentang keberadaan UPTD-PJJ -DPUPR yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang, terkesan tidak sungguh-sungguh dalam menjalan kan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) sebagai kepanjangan tangan dari Dinas PUPR Provinsi. Demikian Ungkap Burhanudin, salahsatu Koordinator Lapangan (Koorlap) aksi, kepada Media ini (25/10/22).
Dirinya menduga ada komersialisasi alat berat oleh pihak UPTD PJJ ini, selain dari pada temuan-temuan jalan yang cepat rusak setelah di perbaiki hanya beberapa bulan, bahkan ada juga jalan yang sudah hancur parah, belum juga di sentuh oleh pihak UPTD seperti contoh di wilayah kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Jelasnya.
Hal yang sama disampaikan Asep , ada 4 tuntutan dari aksi tersebut di antaranya.
1. PUPR Provinsi Banten harus segera lakukan pemanggilan untuk Evaluasi kinerja UPTD PJJ Wilayah Pandeglang.
2. Inspektorat Provinsi Banten harus turun kelapangan lakuan audit pekerjaan UPTD PJJ Wilayah Pandeglang diduga bermasalah.
3. Kami minta agar Kepala UPTD PJJ Wilayah Pandeglang di pecat yang diduga kuat menghamburkan Uang Rakyat.
4. APH harus lakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai langkah kongkrit upaya penegakan hukum Wilayah bebas Korupsi. (Ridho)
***Editor In Chief-Rudi Suhaemat***
