Kontakpublik.id, PANDEGLANG - Bantuan keuangan provinsi , merupakan program pemerintah Daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten khususnya Desa atau Kelurahan dalam rangka pemerataan pembangunan antara Desa untuk penguatan kelembagaan Desa , Seperti diketahui, bantuan Desa digulirkan Pemerintah Provinsi Banten, kepada 1.238 (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan) Desa yang ada di Banten.
Ribuan Desa itu berada di empat kabupaten yaitu, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.
Bantuan Provinsi (Banprov) tersebut di salurkan dengan mekanisme pengajuan Pemerintah Desa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Banten.
Melalui format pengajuan dan anggaran yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Lalu masuk ke rekening Desa, mekanisme tersebut sudah tertuang dalam peraturan Pemprov Banten.
Bantun keuangan daerah tersebut terus digelontorkan setiap tahun menyesuaikan kebutuhan yang di anggap penting oleh Pemerintah Provinsi Banten, untuk membantu pemulihan sektor Desa yang ada di Kabupaten/Kota, di wilayah Provinsi Banten.
Hal ini diungkapkan, Rokhimat, selaku Aktivis Mahasiswa Pandeglang. Kepada Media ini, Kamis (01/09/22) di Pandeglang. "Dalam hal ini, kita menyayangkan dalam pengelolaan anggaran tersebut terindikasi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Desa.
Dengan dasar ada dugaan beberapa Desa di Kabupaten Pandeglang yang sampai saat hari ini belum menyerahkan Laporan Pertangguang Jawaban (LPJ) Ke Instansi terkait (DPMPD) Provinsi Banten, padahal anggaran yang berikan tahun 2021, itu nilai nya sangat kecil yaitu senilai Rp. 15 Juta, per Desa, loh kenapa dengan anggaran yang kecil itu belum selesai juga LPJ nya".
Ada apa ini bisa tidak selesai dalam laporan tersebut, kami menduga ini ada beberapa Desa di Kabupaten Pandeglang menggelapkan Banprov tersebut.
Apa lagi ada desas desus beberapa Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mau turun ke jalan mendesak pihak Provinsi untuk menaikan nilai anggaran Banprov tersebut, menurut pandangan kami, itu konyol. Mending perbaiki dulu deh administrasi Desanya baru minta di tambah anggaran Banprov. Ungkapnya. (Rudi)
