kontakpublik.id, SERANG--Kritik itu memang harus keras dan terasa membetot. Jika tidak, mereka yang menjadi ceceran dari kritik yang disampaikan itu belagak tuli, seakan tak mendengar atau bahkan beranggapan bahwa kritik itu bukan untuk dirinya. Dan pernyataan langsung dari Presiden Prabowo Subianto hendak menertibkan kritik terhadap pemerintah yang selalu dianggap tidak bagus, patut didukung. Hanya cara penertibannya itu harus harus lebih bijak, tidak karena tidak suka karena dianggap bising dan mengganggu konsentrasi pemerintah dan aparatur yang ada di bawah koordinasi Presiden jafo terganggu. Sebab esensi dari kritik itu memang harus mengusik, agar perilaku yang buruk dapat diperbaiki.
Jadi masalah kritik terhadap pemerintah yang akan ditertibkan itu, sangat dinantikan oleh para kritikus agar dapat memperoleh perhatian yang lebih baik dan diterima sebagai masukan yang positif untuk kemajuan bangsa yang kritis serta keberhasilan negara untuk segera dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam arti luas, tak hanya sebatas ekonomi semata.
Kritik terhadap pemerintah yang dianggap buruk atau bahkan tidak memiliki nilai yang positif guna melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan untuk melayani rakyat, dapat diwujudkan dengan cara sesekali mengumpulkan para kritikus yang dianggap perlu untuk diberi pengertian melalui forum dialog dari gatije hati. Tidak dengan cara yang justru dapat menimbulkan kerugian pada semua pihak, misalnya berakibat enggannya warga masyarakat memberi masukan, kritik atau pendapat yang sangat mungkin memang tidak satu selera dengan pihak pemerintah.
Meski begitu, kritik, pendapat hingga saran dapat dijadikan nilai tambah bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap warga masyarakat yang sangat mungkin mulai dari daya serap pemahamannya yang terbatas, tapi bida jadi kemampuan dari pemerintah untuk memberijan pemahaman terhadap warga masyarakat -- termasuk bagi kaum intelektual yang kritis -- mempunyai penafsiran yang salah, tidak seperti yang dimaksudkan peberintah.
Karena itu, dialog terbuka bersama warga masyarakat dapat difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang konon fungsi dan peranannya tidak lagi menjadi juru penerang pemerintah, tetapi lebih diorientasikan pada usaha membentuk ekosistem digital, implementasi pemerintahan berbasis elektronik, meningkatkan kompetensi SDM digital untuk penguatan informasi berbasis digital serta melindungi keamanan siber dan perlindungan data dan pelayanan publik berbasis digital.
Realitasnya, fungsi dan peran Komdigi bagi warga masyarakat nyaris tidak terasa peran dan fungsinya untuk meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam bidang keikutsertaan membangun warga masyarakat yang lebih cerdas melalui transformasi digital, karena warga masyarakat merasa melakukan sendiri tanpa pernah dapat memperoleh pencerahan atau bimbingan dari pihak Kondigi.
Okeh karena itu, dalam rencana pemerintah seperti yang diungkap oleh Presiden Prabowo Subianto hendak melakukan penertiban terhadap para kritikus yang kritis -- lantaran cenderung melihat kesalahan pemerintah dalam pelaksanaan progran yang dianggap buruk, akan mendapat peluang untuk ditertibkan namun patut dipahami dengan persepsi yang positif, bukan untuk memantulkan apalagi hendak nebatikan daya kritis dan rasa kepedulian terhadap tata kelola negeri ini agar dapat lebih baik dan manusiawi.
Menang tidak semua kritik ikhlas dan tulus dilakukan -- karena ada saja yang bermuatan pamrih politik atau bagian muatan yang buruk dari pendapat dan kritik yang disampaikan itu -- namun tidak sedikit kritik untuk pemerintah yang disampaikan itu beranjak dari itikad baik untuk memperbaiki tata kelola negeri ini. Banten, 26 Maret 2026. (Red)
