kontakpublik.id, CENGKARENG--Berita menarik sesuai pengukuhan Purbaya sebagai pengganti Susuhunan Pakubuwono XIV terus membentuk bebadan -- Kabinet batu Keraton Kasunanan Surakarta -- untuk memperkuat langkah strategis tata kelola keraton Solo sebagai Pusat Peradaban Jawa.
Struktur kabinet Keraton Kasunanan Surakarta menggabungkan unsur tradisional, akademik, profesional dan kepakaran lintas disiplin ilmu dan pengetahuan serta pengalaman, kata Juru Bicara PB XIV, Kanjeng Pangeran Adipati Singonegoro, pada Rabu 19 November 2025 dari Solo.
PB XIV juga menempatkan para sesepuh dan tokoh adat dalam jajaran Paranpara Nata sebagai Penasehat Utama Raja. Ini bukan saja sebagai penghormatan dari PB XIV pada sikap bijaksana para sesepuh itu, tetapi juga dapat menjadi peniup ruh utama dalam kebijaksanaan yang dilakukan pihak Keraton Kasunanan Mangkunegaran.
Sementara itu masih ada juga staf khusus yang berasal dari kalangan intelektual -- profesor dan doktor serta para ahli dan pakar multidisiplin yang mencerminkan dari modernisasi tata kelola keraton yang sadar untuk lebih adaptif dan kreatif mengikuti perkembangan jaman.
Kabinet Pemerintahan Paku Buwono XIV jelas ingin membawa Keraton Kasunanan Surakarta melakukan tata kelola yang lebih terbuka dan inklusif, ungkap KPA Singonegoro. Baik untuk Sentana Dalem, tokoh masyarakat hingga kalangan akademisi maupun generasi muda. Karena itu, harapan besar dari gerakan kebangkitan budaya keraton se-Nusantara sangat diharap dapat dipelopori oleh Kasunanan Surakarta, sehingga peran dan fungsi masyarakat keraton dan masyarakat adat pada umumnya yang terkesan diabaikan sejak Indonesia merdeka -- 1945 -- sampai sekarang bisa bangkit dan memainkan peran untuk membangun bangsa dan negara Republik Indonesia -- yang jelas-jelas direstui dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat keraton dan masyarakat adat yang sebelumnya memiliki otoritas penuh untuk mengelola kehidupan politik, ekonomi serta sosial budaya hingga agama masyarakat dengan aman, nyaman dan tenteram.
Setidaknya, komitmen Paku Buwono XIV untuk merangkul semua pihak, seperti yang diungkapkan oleh KPA. Singonegoro menjadi semacam lampu hijau dari untuk bergerak kebangkitan budaya bangsa Indonesia agar dapat menjadi pertahanan dan ketahanan bangsa dan negara dari penetrasi unsur budaya asing yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia.
Penegasan dari PB XIV yang berkomitmen untuk merangkul semua pihak -- dengan menghindari sekat dan jarak -- untuk persatuan yang harmoni, persatuan dan kesatuan serta bersinerginya seluruh elemen bangsa, kiranya dapat segera diwujudkan tidak hanya di lingkungan Keraton Surakarta, tetapi juga menjadi motor penggerakan segenap energi dan kekuatan yang ada dalam masyarakat keraton dan masyarakat adat se Nusantara untuk kembali meraih kegemilangan serta kejayaan yang pernah dicapai oleh segenap suku bangsa Nusantara yang kini telah menyatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, energi dan kekuatan serta segenap sumber daya bangsa Nusantara yang ada pasti lebih mumpuni dari setelah disatukan dalam satu negara Republik Indonesia yang ada seperti sekarang.
Hasrat untuk memposisikan keraton -- hingga kemudian diharap ikut mendorong masyarakat adat di Indonesia -- dapat menjadi pusat penjaga, pelestari serta pengembangan kebudayaan bangsa Indonesia yang ada dalam setiap komunitas suku bangsa Nusantara, tidak hanya sebatas budaya Jawa. Karena Keraton Surakarta pantas dan layak menjadi motor penggerak, pelopor sekaligus pelaku dari upaya pelestarian, pengembangan serta menempatkan budaya bangsa Indonesia sebagai benteng pertahanan dan ketahanan budaya tekanan dan dominasi budaya asing yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pengukuhan Susuhunan PB XIV dapat menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa dan negara Indonesia bangkit dan menjadi model dan rujukan pemberdayaan masyarakat keraton dan masyarakat adat yang selama ini disisihkan dari upaya membangun peradaban manusia yang lebih mulia, lebih beradab serta lebih manusiawi. Sehingga, peran dan segenap sumber daya masyarakat keraton dan masyarakat adat di Indonesia dapat memberi sumbangan yang berarti bagi bangsa dan negara maupun nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti terpatri dalam sila-sila Pancasila. Cengkareng, 20 November 2025 (red)
