Kontakpublik.id,PANDEGLANG-Berdasarkan hasil temuan dan juga pengaduan dari beberapa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps), pada tanggal 25 januari 2024
beberapa anggota Kpps di kecamatan Pagelaran,Kabupaten Pandeglang,Propinsi Banten. mengeluhkan saat acara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah oleh Panitia Pemungutan Suara (Pps) di Desa masing masing”
Aliansi Pemuda Independent (API) Pandeglang, Fikri Hidayat mengatakan kepada kontakpublik.id, dari hasil temuan dan investigasi pihaknya di lapangan mendapatkan temuan dan beberapa pengaduan juga dari beberapa anggota Kpps,yang mengeluhkan pada saat acara pelantikan dan juga pengambilan sumpah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) yang di laksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (Pps) pada hari Kamis 25 Januari 2024 kemarin dimasing masing desa di wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang.
Temuan dan pengaduan tersebut menurut dia,pada tanggal 25 Januari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) se - Kecamatan Pagelaran Dilantik sekaligus Pemberian Sumpah oleh Panitia pemungutan surara (Pps) dimasing masing Desa yang berada diwilayah kecamatan Pagelaran.
Saat acara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah tersebut,ada beberapa anggota Kpps yang hadir mengeluhkan dengan tidak diberikannya ATK,tidak adanya makan,uang transport pun tidak ada, Kpps yang ikut menghadiri acara pelantikan pengakuannya, hanya sebatas diberikan Snack seharga 4000 rupiah ada juga senilai 5000 rupiah,saat acara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah oleh Pps dimasing masing desa.kata Fikri Hidayat, Senin (29/1/2024)
Masih dikatakan Fikri Hidayat," Untuk itu, kami dari Aliansi Pemuda Independent (API), mendesak komisioner KPU kabupaten Pandeglang agar terbuka ke publik soal anggaran pelantikan Kelompok penyelenggara pemungutan suara (Kpps) yang belum di bayar.
sekaligus menjelaskan berapa rincian anggaran untuk acara kegiatan pelantikan kpps yang di selenggarakan oleh Pps. KPU harus berani juga membukakan kepublik,berapa yang seharusnya diterima oleh anggota kpps,saat acara pelantikan oleh Pps,seperti untuk satu orang konsumsi,dan juga uang transport untuk kpps.
Karena ini menyangkut soal pengelolaan uang negara yang jelas ada laporan pertanggung jawaban (LPJ) seperti apa Pps, sedangkan temuan kami di lapangan dan pengaduan peserta Kpps, Ada yang belum sepenuhnya di berikan ke Kpps dalam pelantikan.
Misalnya soal ATK yang belum dapat, uang makan dan transport. sedangkan penandatanganan daftar hadir para anggota Kpps sudah dilakukan pada tanggal 25 Januari kemarin.
Fikri juga menegaskan." Dengan adanya persoalan tersebut, tidak menutup kemungkinan di setiap kecamatan lain juga mendapatkan persoalan yang sama.
“Kami juga terus melakukan investigasi ke lapangan, sebab kami menduga semua Kpps di setiap kecamatan mendapatkan persoalan yang sama,” tegasnya "
Salahsatu Ketua Seketariat Pps Desa diwilayah kecamatan Pagelaran yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan," Betul kaitan uang transport belum dibagikan ke anggota Kpps, bukan tidak ada anggarannya ada anggarannya, cuma belum masuk kerekening Pps,
semua diwilayah kecamatan pagelaran sama,Kita tidak mau mengambil resiko buat mencari dana talangan,kami cuma bisa disaat acara pelantikan anggota Kpps,cuma sebatas menyiapkan Snack saja, itupun ngambil atau ngutang dulu,sekarang juga dipertanyakan terus,pusing kepala pak.
Tapi untuk Kpps di Desa kami pada saat acara pelantikan sudah di jelaskan,terkait uang transport belum bisa di bagikan,soalnya danannya belum masuk rekening Pps dari KPU Samapi hari ini ungkapnya.". (Do)
