Kontakpublik.id,PANDEGLANG- Munculnya isu dapat disebabkan oleh ketidakpuasan Masyarakat , karena terjadinya peristiwa Dramatis, sesuatu yang bersifat bertentangan atau yang menimbulkan Polemik tentang Individu atau Organisasi, hal tersebut dapat muncul dalam bentuk Opini , Implementasi kebijakan sebagai tindakan mengantisipasi isu dan mengevaluasi dampak kebijakan dalam rangka mendukung konstitusi aktivitas Pemerintahan.
Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P4) yang berencana akan datang ke Kantor, Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga (DPKO), Inspektorat, Koperasi Sabar-Subur, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Hari ini, (10-10-2023)
Dengan membawa Grand isu Rekrutmen, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), adanya dugaan Penyodomian dan Pemerkosaan Pancasila , P4 harapkan Perkara dugaan tersrbut agar diusut tuntas soal dugaan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) di Pandeglang , selama kepemimpinan Irna-Tanto.
Informasi yang dihimpun dari Ketua P4 , Arip Wahyudin, hari ini selasa , (10-10-2023) di kantornya, menyampaikan Grand Isue,
Temuan dilapangan, Konon katanya
Diduga ada seorang anak Pejabat (Keponakan dari Bupati Pandeglang) sebut saja keponakan itu inisialnya "Jess" yang tidak bekerja (belum punya pengalaman kerja), tapi diangkat menjadi P3K.
Kemudian Adanya dugaan beberapa peserta P3K Teknis yang awalnya tidak lulus tetapi pas pengumuman diluluskan, karena diduga adanya campur tangan para Oknum Pejabat Panitia Penyelenggara P3K.
Belum lagi Adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07/2022
Tentang
Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp. 116.017.674.000 (Seratus Enam Belas Milyar Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) yang diperuntukkan untuk membayar para P3K yang lulus di tahun 2022.
Tapi apa yang terjadi , diduga dibayarkan hanya sebesar Rp. 40 Milyar. Jika melihat itu sisanya kemana. Anehnya lagi kata Arip. ada dugaan peserta P3K di kolektif oleh Korwil dan PGRI yang dikerjasamakan dengan Koperasi Sabar-Subur jika peserta P3K ingin lulus.
Bahkan Parahnya lagi , Diduga kuat adanya Pungutan Liar atau PUNGLI dalam perjalanan proses Rekrutmen P3K untuk melengkapi persyaratan, diantarnya Aadnya dugaan pembuatan surat keterangan kesehatan Sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
, Adanya dugaan Pembinaan dari Disdikbud sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
, Adanya dugaan pembuatan SKCK Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
Ditambah Adanya dugaan peserta P3K yang lulus hampir 5% dari kalangan Perangkat Desa dan sekolah Swasta seprti Sekolah Menengah Kejuruan Swasta “SMKS”, (Awal Ngajar Disekolah, terus berhenti and jadi Perangkat Desa, and ngajarnya di SMKS). Setelah adanya Rekrutmen P3K, ikut daftar karena merasa namanya masih tercantum disekolah, ini jelas adanya dugaan campur tangan Operator yang bekerja sama degan para Korwil, PGRI, maupun Dinas Pendidikan. Tututurnya
Sayangnya para Pihak saat di Konfirmasi dan dimintai penjelasanya oleh Media ini , belum bisa memberikan Keterangan yang jelas, diantaranya (Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga : Hasan Bisri, S.E., M.Si ), (Sekretaris Daerah H. Ali Fahmi Sumanta, S.H,. M.Si.,), ( Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: MohAmmad Amri, S.H. ) , (Kepala Dinas Kesehatan : Hj. Eni Yati, S.K.M., M.Kes ), (Inspektur Inspektorat: Hj. Raden Dewi Setiani, A.Md., S.Sos ), (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah : Yahya Gunawan Kasbin, S.Sos), (Direktur RSUD Berkah: dr. H. Furmansyah, M.Kes), (Wakil Direktur RSUD Berkah : dr. H. Kodiat Juarsa, M.Kes), (Bupati Pandeglang, Irna Narulita, S.E., M.M.), (Mantan Plt. Sekda: Drs. H. Taufik Hidayat, M.Si). Hingga berita ini di tayangkan para pihak belum bisa dikonfirmasi dan ditemui,. . (Rudi Suhaemat)
