Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Diduga PT Karinda Jakarta Belum Gaji Buruh 10 Bulan

Rabu, 11 Oktober 2023 | Oktober 11, 2023 WIB | 0 Views Last Updated 2023-10-12T02:46:01Z


kontakpublik.id,PANDEGLANG - Pembayaran gaji buruh sebaiknya dilakukan pada tanggal penggajian yang telah disepakati di perjanjian kerja atau peraturan perusahaan sebab pembayaran hak hari yang tepat waktu, akan menghindarkan Perusahaan dari Sanksi keterlambatan, Jika Perusahaan telat bayar gaji, baik karena kesengajaan atau bukan, dapat dikenai sanksi.

Pasalnya Aan dari PT Karinda Jakarta diduga  telah nunggak Membayar Pekerja Sampai Puluhan Juta, PT Karinda Jakarta memiliki kewajiban pembayaran gaji kepada Karyawan lamanya sepuluh  bulan tak dibayarkan. Padahal  perusahaan masih memiliki sejumlah Dana yang di berikan  kepada atas nama Aan salah satu kepercayaan PT.Karinda.

Menurut  salah satu Pekerja sebut saja  Satam , yang di perintahkan oleh PT mengungkapkanya
"saya dipercaya oleh pak Aan dari PT  untuk membuat Vila dan menanam pohon pisang, dengan jenis pisang kepok yang berjumlah 1000 batang , pohon pisang kepok yang di tanam di Kampung. Karya nyata/kampung Karoyek, Desa Perdana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang , Provinsi Banten. Demikian informasi yang dihimpun Media ini via Satam, Pada Rabu, (11-10-2023) di tempat kediamanya

Lebih lanjut kata Satam,  Ada 8 orang pekerja di Cibungur 2 orang  dan di sini 4 orang masing masing di janjikan bayaran 8500 Ribu Rupiah perbatang dan untuk Bikin villa di gaji 150 Ribu Rupiah/hari  namun sisa pembayaran tinggal ±1,5 juta kira kira 15 hari lagi yg belum di bayar untuk pembangunan villa dan untuk pekerja penanam pohon pisang kepok ada 4 orang masing masing 
Baru dikasih 1 juta sebagai kasbon masih memeiliki hutang kurang lebih 20 juta . jelasnya 

Satam menyebut , Tidak hanya itu ,  Aan selaku kepercayaan PT.Karinda memiliki hutang kepada masyarakat Kampung Karoyek, Desa Perdana Sebesar 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) hutang dia bekas makan di warung tetangga dan membeli kelapa Masyarakat 

Bahkan tanahpun belum dilunasi sebesar ±5 juta dan menyuruh seseorang untuk mengurus kebon dan villa , perhari sekitar 50 Ribu untuk uang makan, pada kenyataannya tidak di bayar ±1,2jt, bekum yang di Kampung Kelepu , juga belum dibayarkan sekitar  800 batang pohon Pisang Kepok, sudah 1 tahun belum di bayar upah buruhnya. Informasi dari  pak Aan ini perintah Bosnya bernama Sukardi Pemilik PT Karinda Jakarta. 

Saat di Konfirmasi , Aan selaku pengelola PT.Karinda Jakarta mengelak, bahwa itu pekerjanya hanya 4 orang dan mereka itu hanya 2 hari dan saya minta perbaiki tidak ada yang memperbaiki kalau sampai puluhan juta siapa yang bilang. Katanya

Itu satam kerja sama saya , dari pada pekerjaan dari orang lain saya suruh kerja di sana itu berapa bulan siapa yang bilang puluhan juta , saya bikin air aja di pake selama kemarau kalau kita hitung berapa banyaknya.

Kalau klarifikasi jangan begini pak jangan murahan saya orang atas nama PT.Karinda ada dua SPBN, jadi kalau itu masalah pekerja aja dibikin ribet ini berita kacangan mohon maaf pak. Ketusnya

Menanggapi hal itu Andri selaku Aktivis Panimbang menyampaikan, bahwa perilaku yang di lakukan oleh Aan dari PT. Karinda Jakarta yang memiliki cabang Pom Bensin Sidakmukti, dan Pemilik Kebun Pohon Pisang di Kampung Kelepuh dan Kampung Karoyek ini sudah Tabrak Peraturan  Undang-Undang No. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Jadi Perusahaan yang terlambat membayarkan gaji karyawannya dikenakan sanksi berupa: 1). Denda mulai dari 1%, 5% hingga 6% sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan diatas, selain itu, perusahaan juga bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dalam Pasal 186 ayat 1 dan 2 UU no 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan* yaitu :

“Barang siapa yang melanggar ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat 2 dan 3, Pasal 93 ayat 2, Pasal 137 dan pasal 138 ayat 1 maka akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 1 bulan dan maksimal 4 tahun dan atau denda minimal sepuluh juta dan maksimal empat ratus juta”

Perlu dicatat bahwa walaupun sanksi tersebut sudah diterapkan pada Perusahaan, tidak menghapus atau menghilangkan kewajiban Perusahaan untuk tetap harus membayarkan gaji pada karyawan yang terlambat dan atau tertunda dan atau yang ditunda oleh Perusahaan.tuturnya andri. Jelasnya (Red)
×
Berita Terbaru Update