Kontakpublik.id-Pandeglang
Komite Wartawan Republik Indonesia (KWRI) Kabupaten Pandeglang, melakukan Audien dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pandeglang, bidang Pendidikan Non Formal (PNF). Namun sayang, audiensi yang di gelar di kantor Bidang PNF tersebut, tidak dihadiri oleh Kabid PNF ataupun jajarannya, hanya dihadiri oleh Ketua Forum PKBM Kabupaten Pandeglang, Lukman.
“Sudah barang tentu kami tidak puas dengan Audiensi tadi. Karena, banyak pertanyaan pertanyaan soal tekhnis kedinasan, tidak bisa dijawab oleh Ketua forum PKBM selaku perwakilan Kabid PNF,” ujar Ketua Komite Wartawan Republik Indonesia (KWRI) Kabupaten Pandeglang, Asep Setiawan, ketika dijumpai usai acara Audiensi, Senin (20/03/2023).
Seperti hal kenapa tidak adanya keterbukaan informasi publik di masing masing PKBM se Kabupaten Pandeglang, kata Asep, kemudian berapa jumlah Peserta Didik PKBM se Kabupaten Pandeglang, lantas bagaimana kaitan dengan penyerapan dan penggunaan anggaran yang diduga tidak trasnparan, bahkan cenderung tidak jelas, itu antara lain pertanyaan kami kepada Ketua Forum PKBM yang tidak dapat dijawab.
“Kami meminta jawaban jelas dari bidang PNF adalah, tentang adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) kepada PKBM yang telah merealisasikan anggaran BOP yang dilakukan oleh oknum pengurus PKBM Kabupaten Pandeglang. Pungutan tersebut, berkaitan dengan adanya dugaan kasus pemalsuan data Peserta Didik di lingkungan PKBM se Kabupaten Pandeglang,” imbuhnya.
Suasana Audiensi KWRI Dengan Ketua Forum PKBM Kabupaten Pandeglang, Senin (20/03/2023).
Kalau tidak ada permasalahan, kata Asep, kenapa harus ada pemungutan liar kepada PKBM PKBM di bawah. Dan pertanyaannya lagi, dari mana anggaran yang diberikan oleh masing masing PKBM tersebut yang diberikan kepada oknum pengurus Forum PKBM tersebut, itu yang harus dijelaskan. “Karena anggaran yang diterima PKBM itu sudah ada peruntukannya, dan harus juga dipertanggung jawabkan, karena itu uang negara yang tidak bisa digunakan seenak udelnya saja,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Forum PKBM, Lukman mengatakan, dirinya di perintahkan oleh Kabid PNF untuk mewakili dan menghadiri acara audiensi tersebut. “Saya disuruh oleh beliau untuk menemui teman teman wartawan dari KWRI ini, karena Kabid berhalangan untuk hadir,” katanya
Kemudian, katanya, hal yang di sampaikan oleh KWRI akan kita tampung, dan kami akan pastikan ini akan tersampaikan kepada pihak Disdikpora dan nanti, silahkan dikonfirmasi lebih lanjut secara formal. “Berkaitan dengan tranparansi memang diakui, PKBM harus menyampaikan transparansi publik ini. Terutama proses belajar mengajar di PKBM masing masing,” katanya.
Sementara, masih kata Lukman, di Kabupaten Pandeglang, anggaran untuk PKBM sangat fantastis sebesar 9,6 Milyar per tahun. Dan, dari 41 PKBM yang mendapatkan anggaran BOP, tinggal 9 PKBM yang belum menerima. “Untuk BOP tahap Pertama, baru terserap 50 Persen, kenapa belum semua PKBM menerima BOP? itu otoritas dari kementrian,” jelasnya.
Kemudian, ditanya soal adanya informasi adanya pungutan kepada PKBM akibat adanya kebocoran data sehingga ada pemanggilan dari pihak APH, Ketua Forum PKBM megakui hal tersebut. Bahkan, katanya hal itu sudah sering terjadi, dan dirinya mengaku akan memperbaiki hal tersebut. “Namun hal itu memang tidak mudah dan harus dilakukan secara bertahap kita mau mencoba, tapi tidak bisa secara langsung,” (Do)
