Kontakpublik.id, PANDEGLANG - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan program untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintahan Daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam penanganan maupun implementasi, serta mengedepankan partisipasi Masyarakat yang mana pelaku pelaksana dan program kotaku tingkat Kelurahana atau Desa terdiri dari Lurah atau Kepala desa dan perangkatnya, BKN, UPS,UPK ,tim inti perencanaan partisipatif, KSM kelompok pemanfaat dan pemeliharaan , KPP , Tim Ahli perencanaan partisipatif dan masyarakat.
Sebut saja Pemerintahan Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, yang terima bantuan kegiatan Program Kotaku dari Pemerintah Pusat itu, namun tidak diakui keberadaanya, sehingga pada ahirnya program tersebut Bermasalah, suatu pertanyaan besar yang mana kegiatan bantuan tersebut nyaris terkesan sengaja dibungkus rapi oleh Oknum Lurah agar tidak terendus oleh publik seolah tidak tau.
Hal ini terlihat saat awak media , melakukan upaya Konfirmasi kepada Lurah Cigadung, berinisial (IT) seperti menghindar , meski sudah bertatap muka, terkesan cuek dan mengabaikan Awak Media.
Uniknya, ketika ditanya soal sejauh mana pelaksanaan program Kotaku, Lurah berdalih jika program swakelola tersebut belum terealisasi jadinya aneh bin ajaib, bahkan dikatakannya dalam proses revisi, diusulkan pelaksanaannya agar dikerjakan oleh pihak ke tiga.
"Program Kotaku belum realisasi, sedang direvisi untuk diusulkan agar pelaksanaannya oleh pihak ketiga, ini berkasnya lagi kita urus mau dibawa ke PU. ini pak Jajat selaku FM (Fasilitator Masyarakat - red.) juga tahu mau revisi, sesuai arahan pak Jajat," dalihnya, saat ditemui media ini di ruang kerjanya pada, Senin (22/08/22).
"Saya mau lebih fokus ngurusin keperluan masyarakat saja Pak, seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan sebagainya. Saya nggak mau ribet ngurusin proyek karena nggak terbiasa, takut salah," kilahnya, sambil mengakhiri percakapan dengan Awak media.
Terungkapnya kegiatan Program Kotaku ini, bedasarkan informasi yang dihimpun media ini di lapangan, yang mana di tahun ini Kelurahan Cigadung terima bantuan Program KOTAKU dari Pemerintah Pusat.
Kebenaran informasi tersebut diperkuat hasil konfirmasi langsung dengan tim Fasilitator Masyarakat (FM) selaku Pendamping program KOTAKU, Jajat Permana saat dihubungi Wartawan bantengate.id, didampingi sejumlah Wartawan melalui pesan WhatsApp nya pada Kamis, (25/08/22).
Saat dikonfirmasi terkait bantuan Program KOTAKU tersebut, Jajat tidak menepis, bahkan dirinya membenarkan jika Kelurahan Cigadung mendapat program KOTAKU yang bahkan saat ini dalam pelaksanaan.
”Program KOTAKU untuk Kelurahan Cigadung sudah terealisasi dan sedang dalam pengerjaan untuk sumur bor, lokasinya di Kampung Jambu.Bahkan yang menyediakan pengeborannya pak Lurah". Terangnya.
"Sementara untuk paving sudah pesan barang, minggu ini Insya Allah mulai pengerjaan," sambungnya.
Ditanya terkait pernyataan Lurah Cigadung, Jajat mengatakan jika program tersebut merupakan program swadaya masyarakat, yang mana dalam pelaksanaannya murni semua dilakukan oleh masyarakat sekitar melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Cigadung.
"Kalau sampai di pihak ketiga kan, mungkin kami yang pertama melaporkan dan menyeret (Lurah - red.) ke kejaksaan," ujarnya.
"Yang pasti Program KOTAKU IBM itu program swadaya masyarakat, murni semua dilakukan oleh masyarakat melalui LPM, yang dikerjakan masyarakat sekitar," tegasnya.
Melihat fenomena yang terjadi pada pejabat yang berwenang tapi enggan dikonfirmasi oleh media mengenai program yang dijalankan, Ketua Divisi (Kadiv) Humas dan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Pandeglang Asep Setiawan menanggapi jika pihaknya sangat menyesalkan ada pejabat yang tidak kooperatif dengan keterbukaan informasi publik.
”Ada apa ini, ko bisa di sembunyikan, ! masa cuman ditanya program saja ko jawabnya bohong. Program yang notabene sudah terealisasi bahkan sedang dalam pelaksanaan dibilang belum terealisasi, apa takut ketahuan jika ia ikut bermain,” cetus Asep.
Dikatakan Asep, pihaknya sangat menyesalkan atas perilaku Lurah Cigadung tersebut, untuk itu ia meminta agar Kepala Daerah dapat menyaring pejabat pejabat yang bisa kooperatif dalam mendengarkan dan ditanyai awak media, apalagi terkait pembangunan.
”Masa seorang Lurah berperilaku seperti itu, kepada media saja berani bohong, apalagi terhadap warganya. Kita minta Bupati dan wakil Bupati untuk evaluasi pejabat yang seperti itu,” tegasnya.
Saat di hubungi Bupati Pandeglang Irna Narulita tidak ada di kantornya pada Jumat (26-08-2022), hingga berita ini di tayangkan belum terkonfirmasi. (Sof)
***Editor In Chief-Rudi Suhaemat***
