Kontakpublik.id, PANDEGLANG - Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Pandeglang (GMPPP) pada Selasa (26/04/22) pekan depan, kembali akan Demonstrasi atau Unjuk rasa di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten pandeglang pasalnya belum ada tanggapan dari para pihak terutama Executive, Legislatif dan Yudikatif.
Adapun grand issue yang akan dikemukakan nanti masih terkait adanya dugaan perdagangan proyek ditubuh DPKPP Kabupaten Pandeglang. APBD/APBN Versus Mr. ZH dan Mr. KH demikian Hal ini diungkapkan, Arif Wahyudin. SH. Alias Ekek. Selaku Penanggung jawab aksi Demonstrasi /unjuk rasa, pada Media ini Selasa (20/04/22) dipandeglang.
"Demonstrasi yang kedua kalinya ini, ditujukan khususnya kepada Mr. ZH dan Mr. KH. Selaku oknum Pegawai Negeri Sipil pada DPKPP Umumnya .
kepada para Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera turun tangan menangani persoalan ini". Dengan adanya Dugaan perdagangan proyek ini harus ditindak tegas oleh Bupati. Karena ini mencederai rakyat pandeglang dan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang.
Secara pribadi juga, saya merasa miris dengan ulah oknum pegawai Negeri Sipil atas Mr. ZH dan Mr. KH. Jangan sekali kali merampok APBD/APBN karena ini tidak baik bagi akselerasi pembangunan dikabupaten Pandeglang. Nanti akan berdampak buruk untuk Bupati itu sendiri.
Ekek menanggapi sangat serius soal dugaan perdagangan Proyek, begini katanya " saya menduga mengenai adanya perdagangan proyek Penunjukan Langsung (PL) dan Proyek Tender/Lelang Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang sangat amat memalukan dan memilukan".
Jelas-jelas ini sangat memalukan dan memilukan bagi Pemda Pandeglang dengan adanya dugaan perdagangan proyek, dan ini harus ditindak tegas oleh bupati Irna, Karena ini sudah mencederai rakyat Pandeglang .
Dalam hal ini saya mendesak Bupati dan pihak yudikatif untuk segera melakukan tindakan tegas kepada oknum-oknum yang ada di DPKPP yang berinisal ZH dan KH yang diduga melakukan perdagangan proyek barang dan jasa. Sangat miris sekali di Kota Santri adanya perdagangan jual beli proyek Barang/Jasa, jika di Kota Santri telah dilakukan Perdagangan jual beli proyek maka ini akan berdampak buruk bagi pembanguan yang ada di Kabupaten Pandeglang.
Saat di konfirmasi Plt Kepala Dinas DDPKPP, Asep Rahmat tidak ada di ruang kerjanya, di hubungi via telepon seluler tidak menjawab, begitu juga oknum ZH dan KH tidak dapat dihubungi hingga berita ini di UP. (Sof/Rudi)
