kontakpublik.id, SERANG--Luas hutan di Indonesia setelah konsesi diberikan oleh pemerintah hingga tahun 2025 tinggal 95.97 juta hektar menempatkan Indonesia dengan tutupan hutan terluas di Asia Tenggara dan urutan ke-8 dunia. Luas hutan ini sempat naik 0,1 persen dibanding tahun 2015, namun kemudian turun drastis dibanding tahun 1990 yang sempat tercatat seluas 116,3 juta hektar. Sumber lain menyebutkan luas hutan di Indonesia sekutar 120,3 juta hektar pada tahun 2020. Lalu pada tahun 2024 Indonesia kehilangan hutan tropis promer seluas 10,7 juta hektar.
Pemerintah Indonesia pernah melakukan langkah-langjah untuk mengatasi defirestasi dengan mencabut sejumlah izin konsesi kawasan hutan. Namun belum berarti untuk mengantisipasi perubahan iklim yang cukup ekstrem seperti yang menjadi penyebab bencana di berbagai daerah Indonesia yang cukup parah dan sangat merugikan rakyat banyak.
Catatan yang dapat dihimpun Atlantika Institut Nusantara luas hutan di Indonesia sebelum konsedi lahan dan hutan dikakukan sejak kenerdekaan -- tahun 1945 -- diperkirakan memiliki 220 hingga 143 juta hektar. Laporan Departemen Kehutanan tahun 1986 saja dan hasil dari Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1980. Dan luas hutan Indonesia pada masa itu diantaranya Hutan Lindung 48 juta hektar, hutan produksi 24 juta hektar, hutan konservasi 18 juta hektar dan hutan yang rusak selyas 30 juta hektar.
Setelah 80 tahun Indonesia merdeka -- tahun 2025 -- luas hutan di Indonesia tinggal 95.97 juta hektar. Rincian luas hutan priner 45,3 juta hektar, hutan skunder 37,3 juta hektar, hutan tanaman 4,3 juta hektar dan kawasan hutan tanpa tutupan 33,4 juta hektar. Rincian luas hutan di Indonesia mulai dari Pulau Jawa tersisa sekitar 24 persen dari total luas wilayah Pulau Jawa yaitu 129.600,71 km. Dari 24 persen itu hanya 29 persen yang berupa tutupan hutan, sedangkan 5 persen berupa kebun raya dan taman. Jadi luas hutan di Jawa tinggal 2,4 juta hektar dengan komposisi 800 ribu hektar hitan lindung, 1,6 juta hektar hutan produksi dan sisanya hutan konservasi.
Padahal, kebutuhan hutan di Jawa idealnya diperlukan seluas 2,7 juta hektar, sehingga kekurangan selyas 300 ribu hektar.
Luas hutan di Pulau Sumatra sekitar 34 hingga 40 juta hektar. Namun luas hutan tersebut terus menurun skibat deforestasi. Wilayah hutan terlyas di Sumatra adalah Riau 94 juta hektar, Sumatra Utara 1,94 juta hektar, Sumatra Barat 1,62 juta hektar, Jambi 2,3 juta hektar, Bengkulu 711,92 ribu hektar. Sedangkan Sunatra Selatan (Palembang) serta Lampung tidak tercatat. Meski dari BPS diperoleh luas hutan di Sumatra Selatan (Palembang) hanya seluas 171.114 hektar dan Lampung cuma 10.798 hektar.
Yang juga memprihatinkan luas hutan di Bangka cuma seluas 96.641,19 hektar terduri dari hutan kindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Sedang luas hutan di Belitung hanya seluas 81.789,44 hektar juga terdiri dari hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Dan sekitar 16,35 persen dari keseluruhan hutan di Bangka dan Belitung ini dalam kondisi kritis.
Lalu bagaimana kondisi hutan di Pulau Kalimantan yang tercatat sekutar 49,8 juta hektar namun angka tersebut terus anjlok menurun akibat deforestasi sehingga di Kalimantan Timur hanya seluas 8, 339 juta hektar, di Kalimantan Barat justru tidak ditemukan datanya, di Kalimantan Selatan pun juga tidak ditemukan datanya, lalu di Kalimantan Tengah sekuas 19, 7 ribu hektar akibat defirestasi besar-besaran pada tahun 2024 dan Kakimantan Utara habta 8,6 ribu hektar saja yang tersisa. Catatan tentang deforestasi di Pulau Kalimantan yang massif ini disebabkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, penebangan hutan secara liar, kebakaran hutan dan alih fungsi lahan yang tidak terkontrol oleh pemerintah.
Begitu juga perayahan hutan secara legal maupun ilegal di Pulau Sulawesi dan Papua yang mulai dilirik oleh pengusaha pribumi maupun pengusaha asing. Hebohnya penambangan di Kepulauan Raja Ampat membuktikan ketamakan dan kerakusan oara pemburu kekayaan yang tidak perduli dengan alam dan lingkungan yang akan rusak dan menimbulkan bencana seperti banjir bah besar yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat hingga Lampung yang terjadi sebelum dan sesudah bencana di penghujung tahun 2025. Toh, ancaman bencana di Pulau Sulawesi juga bisa terjadi akibat defirestasi yang mulai terjadi meski memiliki hutan lindung 1.276.096.92 hektar, hutan produksi 401.861.23 hektar, hitan produksi terbatas 1.391.462.64 hektar dan wikayah konservasi seluas 988.492,68 hektar. Karena deforestasi di Pulau Sulawesi juga disebabkan oleh perkembangan perusahaan perkebunan kelapa sawit, penebangan hutan secara liar, kebakaran hutan dan alih fungsi lahan yang tidak terkontrol oleh pemerintah.
Begitu pula dengan Pulau Papua tetap menjadi incaran para pemilik modal untuk melipatgandakan usaha dan kekayaannya, meski relatif jauh dari Ibu Kota Negara Indonesia, Jakarta. Sebab luas hutan di Papua 33,12 juta hektar itu semakin rawan dari pengawasan publik maupun pemerintah, sehingga sangat memiliki peluang untuk "dikadali" dan dimainkan oleh mereka yang memang dominan nakal dalam berbagai usahanya untuk memperoleh untung sebabyak-banyak mungkin tanpa perduli pada kerusakan alam dan lingkungan. Karena luas hutan di Papua juga terus menurun cukup signifikan jumlahnya. Mininal deforestasi di Papua sudah seluas 765, 71 hektar oada Januari hingga Februari 2024. Dan pada periode 2019-2020 saja hutan di Papua sudah berkurang sebanyak 55,65 ribu hektar dengan 78 persen terjadi di area yang telah memiliki ijin. Deforestasi di Papua disebabkan perkembabgan pembangunan perusahaan perkebunan kelapa sawit, penebangan hutan secara liar dan pembangunan infrastrukrur yang cukup besar volumenya.
Jadi bisa dibayangkan dari 143 hibgga 220 juta hektar deforestasi akibat konsesi hutan dan lahan yang tidak terkontrol telah menyebabkan luas hutan di Indonesia turun drastis hingga yang tersisa sekarang cuma sekitar 95,97 juta hektar selana Indonesia merdeka dari tahun 1945 hingga tahun 2025. Banten, 31 Desember 2025 (red)
