kontakpublik.id, CENGKARENG--Betapa jagat dan busuknya DPR RI yang mengklaim mewakili suara rakyat, justru menggosok dan memprovokasi pemerintah untuk menaikkan pajak yang sudah mencekik rakyat. Jadi, kalau nilai pajak dinaikkan lagi seperti birahi setannya anggota parlemen itu, rakyat pasti sekarat, tinggal menunggu kematian saja, atau melawan secara Puputan atau rawe-rawe rantas.
Tapi yang pasti, godokan DPR RI kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa agar mau menaikkan tarif pajak, membuktikan bahwa DPR RI memang tidak lagi mewakili suara rakyat dan tidak pro rakyat. Atau sekedar ingin menjebak Menkeu yang dianggap lebih bodoh dari para anggota DPR RI.
Oleh karena itu, gebrakan Menkeu patut dan perlu mendapat dukungan sepenuhnya dari rakyat. Sebab dalam kasus provokasi DPR RI yang mendorong dua untuk menaikkan beban pajak itu kepada rakyat dia tolak tanpa kompromi. Sebab pendapat Menkeu, Negara tidak boleh rakus -- seperti DPR RI -- karena pendapat boleh saja naik, tapi tidak dari memeras keringat rakyat, kata Menkeu yang juga sangat terkesan menyerang balik DPR RI.
Keganjilan dari cara berpikir DPR RI ini pun tercermin ketika Menkeu mulai melakukan tekanan terhadap BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang selalu mengaku rugi, tapi para pengelolanya berkelimpahan kemewahan yang tak alang kepalang. Artinya, kegerahan DOR RI terhadap gebrakan Purbaya Yudhi Sadewa pada BUMN seperti udang di balik batu yang lezat tapi tidak punya otak. Alias dipenuhi nafsu dan birahi semata.
Begitulah amsalnya para petugas partai yang ngejogrok di rumah rakyat Senayan. Pagarnya tinggi mencerminkan enggan keengganan untuk dikunjungi, apalagi hendak menyerap aspirasi dan keluhan rakyat. Sementara dana untuk mereka yang dikucurkan, seperti hujan yang jatuh dari langit membanjiri seluruh habitat asal pemilihan mereka yang tak jelas jejak dan peninggalannya. Realitasnya yang nyata seperti tampak di berbagai daerah yang tidak vokal dan tidak viral, bangunan infrastruktur yang ada amat sangat memprihatinkan. Mulai dari jalan yang becek dan berlubang di Kabupaten Tangerang, Lebak Banten, Lampung Tengah dan Barat sama dan sebangun parahnya seperti di daerah lain yang terkesan tidak tersentuh sama sekali oleh pembangunan.
Dalam kondisi yang parah seperti itu, janji untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terus ditiupkan hingga semilir layak angin surga yang me-nina bobokkan.
Agaknya, cukup obyektif dan relevan jika Anis Rasyid Baswedan menyebut Indonesia saat ini sangat membutuhkan pemimpin yang jujur, berintegritas dan konsisten dalam tindakan. Kriteria ini sudah klop dengan nyali dan keberanian yang dimiliki Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang melakukan terobosan seperti Amran Sulaiman, Menteri Pertanian yang pasti akan menjadi sentral upaya mewujudkan ketahanan serta pertahanan pangan yang sangat tergantung pada rakyat, sebagai pelaku utama yang berada di lapangan. Petani, nelayan dan kaum buruh -- yang banyak terserap oleh jasa pengantar orang dan barang -- jelas orientasinya menggiring pemuda desa untuk terus merangsek masuk ke kota. Maka itu, upaya pemerintah untuk melaksanakan pemberdayaan warga masyarakat -- utamanya para pemuda -- perlu diorientasikan ke desa.mukai dari membangun Koperasi Merah Putih yang melibatkan warga masyarakat setempat, juga melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ideal tidak dimonopoli atau dilaksanakan oleh aparat pemerintah yang terkesan hanya untuk pemerataan pembagian jatah.
Artinya, pelaksanaan program yang dibuat oleh pemerintah itu harus mengutamakan peran serta masyarakat. Karena itu, penentuan porsi suguhan MBG tidak perlu dipatok dalam jumlah minimal 3.000 porsi untuk satu dapur pengelola. Sebab yang terjadi, porsi sebanyak itu hanya akan menjadi mangsa pengusaha besar -- bermodal besar -- tak mungkin terjangkau oleh UMKM dan usaha rumah makan yang masih berkisar mempunyai daya serap sajian paling banyak 500 porsi.
Menurut Pemimpin Spiritual Nusantara, Sri Eko Sriyanto Galgendu yang juga pengusaha kuliner sejak tahun 2000 lalu, ia pun menyatakan bukan hanya dari sisi pendanaan yang tidak pro pengusaha kecil, tetapi secara profesional pun untuk mengelola sajian MBG minimal 3000 porsi itu sangat diperlukan pengalaman dan keahlian serta tata kelola profesional, mulai dari persiapan hingga belanja ke kebutuhan untuk menu sajian, hingga meracik atau memasak menu sajian yang hendak dilahap orang anak-anak dan kaum remaja yang masih memiliki selera liar yang tinggi.
Lalu, dari berbagai peristiwa keracunan setelah mengkonsumsi MBG, bagaimana mungkin bisa terjadi secara beruntun di berbagai tempat dan daerah. Agaknya wajar, wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) ini pun pantas dan patut digeledah Menteri Keuangan -- karena tidak ada penyelidikan dari pihak aparat untuk tragedi keracunan yang beruntung itu -- wajib diketahui publik. Sebab jangan sampai gerakan senyap dari para wali murid yang mulai kasak-kusuk untuk melarang anak dan cucunya untuk ikut mengkonsumsi MBG yang telah membuat keracunan yang tidak masuk akal itu, dan tidak pula mendapat klarifikasi -- apalagi pertanggung jawaban -- terhadap dampak terusan dari keracunan itu bagi mereka yang mengalami tragedi keracunan itu.
Janji BGN Beri Rp 5 juta untuk konten viral disindir habis oleh Jurnalis investigasi Dandhy Laksono lewat instagram pribadinya, Selasa, 28 Oktober 2025. Sebab dana dari pajak yang didulang dari keringat rakyat, justru akan digunakan untuk mempercantik tampilan luar, bukan memperbaiki substansi program. Meski begitu, ada baiknya juga sejauh MBG memang mau jujur -- menerima kritik -- dan memperbaiki kinerjanya agar dapat lebih memberi manfaat, bukan sekedar realisasi dari pembagian proyek, seperti proyek Bansos yang menjual kemiskinan rakyat. Sebab pemberian insentif dari MBG itu pun, perlu diapresiasi sebagai niat baik dan bagian dari upaya mensejahterakan rakyat juga untuk pada penulis yang juga juga berupaya untuk membangun bangsa dan negara ini agar lebih baik dan bermartabat. Cengkareng, 29 Oktober 2025 (red)
.jpg)