Kontakpublik.id,PANDEGLANG – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Pemuda Oktober (Gepok) menggelar aksi unjuk rasa dengan mendatangi Kantor Bupati Pandeglang dan Kantor DPRD Pandeglang pada Senin, (30/10/2023)
Dari pantauan di lokasi, massa aksi membakar ban sebagai simbol semangat pemuda dalam upaya menciptakan perubahan dan kemajuan di Pandeglang. Selama unjuk rasa, sempat terjadi ketegangan antara para mahasiswa dan aparat kepolisian yang bertugas mengamankan kegiatan tersebut.
Ketua pelaksana aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang juga tergabung dalam aliansi Gepok, Entis Sumantri mengungkapkan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda ini menjadi momentum penting bagi organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan untuk mengatasi berbagai masalah yang tengah dihadapi Pandeglang.
Dia menyebut bahwa ada banyak permasalahan yang perlu diperbaiki, terutama terkait pendidikan, infrastruktur, kesehatan, serta peran pemuda di Pandeglang yang belum optimal.
Entis Sumantri menjelaskan bahwa dalam aksi ini, para mahasiswa mengkritik birokrasi pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dianggap telah gagal dalam menjalankan pembinaan dan pengelolaan anggaran 2 persen dari APBD Kabupaten Pandeglang untuk kepemudaan.
"Kami berharap adanya tindakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan pemuda dan pemudi di Pandeglang, kami bertindak sebagai agen perubahan dan kaum pemuda yang ingin memajukan Pandeglang," ungkapnya, Senin 30 Oktober 2023.
Selain itu, masalah pemerataan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang juga menjadi sorotan.
"Kami merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yang menegaskan bahwa sekitar 40 persen dari APBD Kabupaten Pandeglang harus dialokasikan untuk pemerataan infrastruktur," tuturnya.
Ketua pelaksana aksi kedua, Hatta meminta kepada Bupati Pandeglang dan Wakil Bupati Pandeglang untuk mengatasi kekurangan dan perbaikan yang diperlukan di berbagai sektor di Kabupaten Pandeglang.
Ia menekankan bahwa ada banyak aspek yang harus diperbaiki, termasuk ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sosial, lingkungan, kebudayaan, pertanian, pariwisata, proyek nasional Tol Serang-Panimbang, perencanaan kawasan industri, dan warisan Dunia UNESCO (Hak paten badak).
Aksi tersebut juga menyoroti konflik agraria yang meningkat, peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, serta masalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang masih lemah, dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang yang tertinggal dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten.
"Kami berharap bahwa aksi ini akan membantu membuka mata pemerintah Kabupaten Pandeglang terhadap masalah-masalah ini dan mendorong perubahan yang diperlukan demi kemajuan daerah ini," tambahnya.
Selama aksi unjuk rasa, tidak ada perwakilan dari pihak berwenang yang menghadapi para demonstran di depan Kantor Bupati Pandeglang maupun Kantor DPRD Kabupaten Pandeglang. (Do)
