Kontakpublik.id, PANDEGLANG - Rapat Koordinasi Bupati Irna, di Kecamatan Kadu Hejo Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Pada kamis (29/07/22). Bersama para Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT RW), namun yang agak janggal, pada acara ini yang ditampilkan justru Anak Bupati Irna, dengan memajang spanduk pula, dalam spanduk itu terpampang foto Rizki Natakusumah (RN). Dengan membawa relawannya, yang mengenakan kostum dan logo depan RN, dengan tulisan dibelakang kostumnya Relawan Negeri.
Hal ini diktitisi oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) Aliansi Pandeglang Bersatu (APB) melalui Ketua umumnya (Ketum) .
Sebut saja Alifudin, kepada media ini, Sabtu (30/07/22) menyampaikan, bahwa ini tidak benar, sudah curi start. Pasalnya Bupati Irna, membawa Anak sulungnya pada acara tersebut.
"Seolah olah acara Koordinasi dengan para Ketua RT dan RW, se Kecamatan Kadu Hejo, padahal ini jelas kampanye didalamnya ada muatan politis, mengingat untuk gelaran Pemilu dan Pilkada sudah didepan mata".
Sah-sah saja, seorang Kepala Daerah (Bupati) mengunjungi Wilayahnya, tapi yang proporsional dong. Jangan ada udang dibalik batu, anehnya para pihak diam seribu diam seolah mensahkan contohnya KPU dan Badan Pengawas Ungkapnya.
Trendnya sih kata Alifudin, Rood show Bupati dan anggota DPR RI di kecamatan kadu hejo dengan mengumpulkan RT/RW beralibi koordinasi soal kesejahteraan, ini patut diduga adalah kegiatan pengenalan diri dari seorang RN degan mendompleng Bupati yang nota Bene adalah ibunya.
Kalau menyoal kesejahteraan RT /RW kenapa baru sekarang yang Sudah memasuki tahun politik, kemaren-kemaren kemana aja Bupati, seolah olah RT dan RW kehilangan induknya, seharusnya yang membina itu para Kepala Desa bukan Bupati dan Anggota dewan. Ini patut diduga ada penggiringan dan pengkaderan soal suksesi kedepan.
Acara yang ditonjolkan lebih dominan RN yang bicara terlihat dari sambutan atau arahannya, selanjutnya
Dilihat dari sepanduk yang terpampang lebih banyak RN bahkan kantong bingkisanpun Lebih dominan RN.
Terlepas suka tidak suka dengan RN, ini soal ketidak patutan seorang pejabat memanfaatkan atau ajimumpung. Ingat ketika acara bupati, berarti biaya menggunakan uang Daerah, jika acara DPR RI ya uang Negara, jangan sampai uang tersebut di gunakan kepentingan pribadi. Apapun alasannya ini adalah sebuah konsilidasi dan curi star yang tidak Elegan. Ujarnya. (Sof/Rudi)
